Setelah beredarnya berita bocoran dari Sudirman Said tentang "Pertemuan Rahasia" antara Jokowi dengan CEO Freeport, James R. Moffet, tersebarlah isu bahwa memang telah terjadi "Pertemuan Rahasia" tersebut.
Jokowi kemudian melakukan klarifikasi bahwa tidak ada pertemuan sembunyi-sembunyi.
Dan bagaimana respon Sudirman Said atas pernyataan sang Petahana tersebut?
Berikut beritanya : ⇓⇓
=======
Sudirman Said Klarifikasi, Tak Ada Pertemuan Rahasia Jokowi-Moffett
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said kembali
bersuara soal akuisisi saham 51 persen PT Freeport Indonesia (PTFI). Sudirman
Said menyebut apa yang ia katakan sebelumnya merupakan pengalamannya saat
berada di bawah kabinet kerja Presiden Jokowi.
“Saya hanya menjelaskan soal kebijakan publik yang saya alami karena harus menjawab apa yang ditulis dari buku pak Simon sendiri,” ujar Sudirman ditemui wartawan usai Talkshow Bedah Program Capres-Cawapres di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (21/2)
Menurut Sudirman, dia hanya
menceritakan kronologis tanpa ada yang ditambahkan maupun dikurangi.
“Saya hanya menceritakan
kronologis saja tidak ada hal yang saya tambahkan, tidak ada yang saya kurangi.
Kemarin ada bedah buku, di buku ditulis bahwa dalam buku pak Simon Sembiring di
situ ditulis bahwa surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015 itu ditulis
melampaui kewenangan dan dianggap melemahkan posisi pemerintah Indonesia dalam
bernegosiasi dengan Freeport ke depan,” katanya
Pada kesempatan yang sama, Sudirman Said meluruskan soal
tudingan sebelumnya. Ia menegaskan tak ada pertemuan rahasia antara Presiden
Jokowi dan CEO Freeport McMoran Inc, James R. Moffett, pada 6 Oktober 2015
silam di Istana Negara.
“Saya juga tidak menyebut
pertemuan sembunyi. Saya menyebut ada pertemuan dan saya tadi menceritakan
kronologi menjelang masuk, saya diberitahu oleh salah satu asistennya bahwa
pertemuan ini tidak ada, jadi saya tidak pernah menyebut pertemuan rahasia.
Saya menjelaskan seluruh tahapan pertemuan itu,” kata dia.
Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi - Bos Freeport
Sebelumnya, Sudirman Said
mengungkap, pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dengan bos Freeport
McMoran Inc, James R. Moffett, pada 6 Oktober 2015 silam. Dari pertemuan yang
juga dihadiri Sudirman ini, kemudian mencuat kasus "Papa Minta Saham".
Pria yang juga menjabat sebagai
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno ini menyampaikan, latar belakang terbitnya surat
tertanggal 7 Oktober 2015 kepada Freeport McMoran Inc (FCX), yang dia tanda
tangani. Surat itulah yang menimbulkan kontroversi di publik, karena
menyiratkan pemerintah saat itu telah memberikan perpanjangan kontrak PT
Freeport Indonesia hingga 2041.
Padahal sesuai aturan,
perpanjangan kontrak tidak boleh diberikan sebelum 2019 atau dua tahun
menjelang izin kontrak perusahaan habis pada 2021. Tapi, Sudirman menegaskan,
isi surat yang ditujukan ke Chairman FCX, James R. Moffett, bukanlah
perpanjangan kontrak.
"Mengenai surat 7 Oktober
2015 itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin. Itu persepsi
publik," kata dia dalam acara peluncuran buku Satu Dekade Nasionalisme
Pertambangan karya Simon Felix Sembiring di Melawai, Jakarta, Rabu (20/2).
Sudirman membeberkan kronologi
terbitnya surat tersebut. Menurut dia, sehari sebelum surat itu terbit, yakni
pada 6 Oktober 2015, sekitar pukul 08.00 WIB, dirinya ditelepon oleh ajudan
Presiden Joko Widodo.
Saat itu, ajudan meminta Sudirman
Said datang ke Istana Negara. Sesampainya di sana sekitar pukul 08.30 WIB,
Sudirman diminta masuk ke ruangan. Yang membuatnya heran, oleh asisten pribadi
Jokowi pertemuan dadakan ini tidak boleh diketahui alias tidak masuk dalam
agenda kegiatan presiden.
Menurutnya, PT Freeport Indonesia
(PTFI) bahkan tidak mengetahui pertemuan James Moffett dengan Jokowi.
"Kan ada Sekretaris Negara
dan Sekretaris Kabinet. Tapi dibilang pertemuan ini tidak ada. Duduklah saya di
sebelah presiden. Saya kaget di ruangan itu ternyata ada James Moffett. Dan
tidak panjang lebar, Presiden mengatakan "tolong siapkan surat seperti apa
yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi, nanti
dibicarakan setelah pertemuan ini".
"Baik," tutur Sudirman mengingat
perintah Jokowi.
Jadi, lanjut dia, dalam pertemuan
tersebut Moffett sudah menyiapkan draf perpanjangan kontrak yang diinginkan
FCX. Setelah itu, lanjut dia, dirinya keluar ruangan dengan James Moffett.
Sebagai pejabat kala itu,
Sudirman mengaku kecewa atas pertemuan tersebut. Kepada Moffett, dia
menegaskan, bukan seperti itu caranya meminta perpajangan kontrak PTFI di
Indonesia (yang dilakukan sebelum waktunya alias melangkahi aturan).
"Saya bilang ke Moffett,
bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draf-mu, maka akan ada preseden
negara didikte oleh korporasi. Saya sampaikan itu," jelasnya.
Tapi, akhirnya Sudirman tetap
membuat draf yang diinginkan, sesuai permintaan Jokowi langsung. Meski begitu,
dia mengatakan, isi draf itu mempertimbangkan beberapa hal yang menjaga
kepentingan Indonesia sebagai negara.
Isi draf tersebut di antaranya
negara komitmen meneruskan investasi, negara juga tengah menata regulasi.
Karena waktu itu pemerintah sedang menyiapkan revisi aturan (dari Kontrak Karya
ke Izin Usaha Pertambangan Khsusus (IUPK).
"Jam 4 sore saya temui Pak
Presiden untuk menunjukan draf itu. Saya dapatkan itu dari Sekjen dan Biro
Hukum Kementerian ESDM. Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya
belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar presiden apa? Presiden
mengatakan, "Lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi
saja. Jadi draf yang saya punya ini aman tidak merusak," kata dia
Sudirman menambahkan, kalau surat
itu menjadi kontroversi karena dianggap melemahkan posisi Indonesia di hadapan
FCX, dia mengatakan, itu terjadi karena diperintah oleh presiden.
"Jadi kalau ada yang
menyalahkan saya akibat surat itu, maka salahkan yang merintahkan saya membuat
surat itu," katanya.
=======
Penulis : Feby Dwi
Sutianto
Dari : kumparan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar